SOP

 

PEMERINTAH   KABUPATEN KENDAL

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Soekarno - Hatta No. 124 Kendal Telp/Faks (0294)384022

e-mail : bpmpt@kendalkab.go.id                             Website : http://bpmpt.kendalkab.go.id

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 067.1 / 132.2 / 2013

 

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

 

Menimbang

:

  1. a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, diterapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  2. b.bahwa dalam rangka kejelasan operasionalisasi pelayanan
    perizinan terpadu pada Badan penanaman Modal dan Perizinan terpadu, perlu ditetapkan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  3. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kendal Tentang Prosedur Pelayanan
    Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.

Mengingat

:

  1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
    1. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KENDAL

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. 1.Kabupaten Kendal adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah sebagai
    suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati;
  2. 2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Kendal adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Kendal;
  3. 3.Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  4. 4.Wakil Bupati adalah wakil Kepala Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
  5. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
  6. 6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
    organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
    Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan;
  7. 7.Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu disingkat BPMPT adalah
    Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal;
  8. 8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
  9. 9.Tim Teknis adalah tim kerja teknis terdiri dari unsur –unsur SKPD teknis terkait
    yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi
    mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
  10. 10.Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayananperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahapterbitnya dokumen dilakukan di BPMPT;
  11. 11.Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badanhukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha;
  12. 12.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturandaerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah ataudiperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatantertentu;
  13. 13.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalambentuk izin dan/atau non izin;
  14. 14.Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelakuusaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diprosessecara terpadu dan bersamaan;
  15. 15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah suratketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
  16. 16.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKP Daerah adalah suratketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
  17. 17.Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian,dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang dilakukan Bupati;
  18. 18.Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan olehaparat pengawasan fungsional terhadap KPTSP sesuai peraturan perundang-undangan;
  19. 19.Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhandalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
  20. 20.Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam
    rangka mendirikan bangunan;
  21. 21.Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah KabuaptenKendal bagi orang atau badan hukum untuk mendirikan tempat usaha;
  22. 22.Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal
    bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan
    tercemarnya lingkungan;
  23. 23.Tanda Daftar Perusahaan atau disingkat TDP adalah surat keterangan yang diberikanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terhadap perusahaan yang menjalankanperusahaan di daerah Kabupaten Kendal dan yang telah memiliki izin usaha;
  24. 24.Izin Usaha Perdagangan adalah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Kendal terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan dengan pengelompokkan berdasarkan omzet kekayaan bersih (netto) jasausaha;
  25. 25.Tanda Daftar Gudang atau disingkat TDG adalah izin yang diberikan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Kendal terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjadipemilik dan/atau penguasaan gudang, izin ini diperkecualikan terhadap gudang yangbergerak di perusahaan farmasi dan gudang yang menyatu dengan tempat usaha;
  26. 26.Izin Usaha Industri atau disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap
    pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi diatas dua ratus juta tidak

    termasuk dengan asset tanah dan bangunan tempat usaha;
  27. 27.Tanda Daftar Industri atau disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada setiappendirian perusahaan industri dengan nilai investasi sampai dengan dua ratus jutatidak termasuk dengan asset tanah dan bangunan tempat usaha;
  28. 28.Izin Usaha Jasa Konstruksi atau disingkat IUJK adalah surat izin usaha yang
    diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabuapten Kendal bagi perusahaan jasa

    konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi;
  29. 29.Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kepada orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemasanganreklame untuk tujuan komersil;
  30. 30.Izin Restoran/rumah makan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Kendal bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatanusaha/menyediakan tempat menyantap makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya;
  31. 31.Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan namadan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atauorganisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentukbadan usaha lainnya.

 

BAB II
PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 2

 

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu :

  1. a.Koordinasi;
  2. b.Integrasi;
  3. c.Sinkronisasi;
  4. d.Transparansi;
  5. e.Kesederhanaan;
  6. f.Kepastian Waktu;
  7. g.Akurasi;
  8. h.Keamanan;
  9. i.Tanggung jawab;
  10. j.Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
  11. k.Kemudahan Akses;
  12. l.Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;
  13. m.Kenyamanan.

 

Pasal 3

  1. 1)Pelayanan perizinan meliputi pemberian perizinan baru, perubahan perizinan,perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan.
  2. 2)Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
    dengan pola pelayanan terpadu satu pintu pada KPTSP yang meliputi:
  3. 1.Izin / Persetujuan Prinsip
  4. 2.Izin / Keterangan Lokasi
  5. 3.Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
  6. 4.Izin Mendirikan / Merobohkan Bangunan (IMB);
  7. 5.Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO);
  8. 6.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  9. 7.Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
  10. 8.Tanda Daftar Industri (TDI);
  11. 9.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

10. Tanda Daftar Gudang (TDG);

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

12. Izin Reklame;

13. Izin Trayek;

14. Izin Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan Umum;

15. Izin usaha Angkutan Orang dangan Kendaraan umum;

16. Izin usaha Angkutan Barang dangan Kendaraan umum;

17. Izin Pariwisata ;

18. Izin Usaha Toko Modern ( IUTM ).

 

  1. 3)Pelayanan perizinan dapat dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu ataubeberapa perizinan yang berkaitan secara paralel.
  2. 4)Pelayanan beberapa perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berlaku ketentuan sebagai berikut:
  3. a.Surat permohonan berlaku untuk segala jenis perizinan yang dimohon;
  4. b.Satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan jenisperizinan bersifat teknis yang dimohon;
  5. c.Setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon.

 

BAB III
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 4

 

Prosedur Pelayanan Perizinan pada BPMPT adalah sebagai berikut :

  1. 1.Pemohon mendapatkan informasi dari petugas informasi tentang perizinan dan
    kemungkinan apakah perizinan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. 2.Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi
    persyaratan yang ditetapkan;
  3. 3.Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loketpendaftaran;
  4. 4.Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan
    kelengkapan persyaratan;
  5. 5.Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
  6. 6.Jika lengkap, maka;
  7. a.Petugas pelayanan dan pendaftaran melakukan pendataan dan mencetak tanda terimapermohonan;
  8. b.Petugas pelayanan dan pendaftaran menyampaikan tanda terima kepada pemohon;
  9. c.Petugas pelayanan dan pendaftaran meneruskan berkas permohonan kepada petugaspengolahan dan penerbitan;
    1. 7.Petugas pengolahan dan penerbitan menetapkan apakah perizinan dapat langsung
      diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan teknis terlebih dahulu;
    2. 8.Jika ditetapkan bahwa perizinan dapat langsung diproses tanpa melakukan
      pemeriksaan teknis, permohonan langsung diproses untuk penerbitan perizinan;
    3. 9.Jika ditetapkan bahwa proses perizinan harus melalui pemeriksaan tim teknis, maka;
    4. a.Petugas pengolahan dan penerbitan menyampaikan permintaan kepada tim teknis untukmelakukan pemeriksaan teknis;
    5. b.Petugas administrasi tim teknis melakukan penjadwalan dan perencanaan untuk
      melakukan pemeriksaan lapangan;
    6. c.Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan atau pembahasan dilanjutkan denganpembuatan berita acara pemeriksaan;
    7. d.Hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis dituangkan dalam berita
      acara pemeriksaan dan rekomendasi apakah perizinan dapat diizinkan atau tidak dan
      atau diizinkan dengan syarat tertentu.

10. Jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perizinan ditolak atau 
ditangguhkan karena memerlukan penyesuaian persyaratan teknis maka;
 

  1. a.Kepala Sub Bidang Informasi dan Pelayanan Perizinan menyampaikan kepada pemohon bahwa perizinan yang dimohonitolak atau ditangguhkan;
  2. b.Kepala Bidang Perizinan membuat surat penolakan atau penangguhan dan diteruskankepada Kasi Pemrosesan Perizinan untuk dilakukan penomoran dan pengarsipan;
  3. c.Kepala Sub Bidang Pengelolaan Perizinan meneruskan surat penolakan atau penangguhan kepadapetugas pengambilan berkas untuk disampaikan kepada pemohon;

11. Jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa perizinan disetujui, maka 
permohonan dilanjutkan kepada petugas penerbitan dokumen perizinan;

12. Petugas pengolahan dan penerbitan perizinan mencetak naskah perizinan dan SKRD atau SKP Daerah untuk ditandatangani oleh Kepala BPMPT;

13. Atas perizinan yang disetujui, petugas pengolahan dan penerbitan perizinan 
menginformasikan kepada pemohon bahwa perizinan telah selesai beserta ketetapan
 retribusi atau pajak yang harus dibayarkan;

14. Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan disampaikan kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Data untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan;

15. Petugas Pengelolaan Perizinan menyampaikan dokumen perizinan kepada petugas penyerahan dokumen;

16. Untuk perizinan yang memiliki retribusi atau pajak, pemohon mengambil surat 
perintah pembayaran dari petugas penyerahan dokumen dan melakukan pembayaran di
 Kasir dan menyampaikan bukti pembayaran retribusi atau pajak kepada petugaspenyerahan dokumen;

17. Petugas penyerahan dokumen menyampaikan dokumen perizinan kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen.

 

Pasal 5

Prosedur pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan untuk pemberian perizinan baru dan perubahan.

 

Pasal 6

Prosedur permohonan perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang dan salinan dilakukan melalui ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (12), (13), (14), (15), (16), dan (17). 

 

Pasal 7

Bagan alur prosedur pelayanan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan teknis pada BPMPT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Pasal 8

Bagan alur prosedur pelayanan perizinan yang memerlukan pemeriksaan teknis pada BPMPT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Pasal 9

Persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian dan besarnya biaya yang diperlukan untuk proses perizinan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk mendapatkan salinan surat izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPMPT dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

  1. a.Mengisi formulir permohonan;
  2. b.Foto copy KTP pemegang izin;
  3. c.Bukti laporan Kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang);
  4. d.Menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).

 

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 11

 

  1. 1)Koordinasi antara BPMPT dengan SKPD dalam pemerosesan perizinan dilakukan melaluipembentukan tim teknis yang terdiri dari perwakilan unsur SKPD yang memilikikompetensi di bidangnya dan ditetapkan oleh Bupati.
  2. 2)Segala jenis rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan yang diperlukan
    sebagai persyaratan suatu perizinan dihasilkan/dibuat melalui mekanisme rapat

    koordinasi Tim Teknis.
  3. 3)Anggota Tim Teknis wajib menyusun dan melaporkan realisasi penyelenggaraan
    perizinan yang diselenggarakan pada BPMPT sesuai dengan kewenangan tugas pokok
    dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut.
  4. 4)Kepala BPMPT wajib memberikan tembusan laporan kegiatan perizinan secara berkalakepada SKPD teknis terkait.
  5. 5)Kepala SKPD teknis terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan,
    pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran
    perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikankepada Kepala BPMPT sebagai bahan tindak lanjut.
  6. 6)Kepala BPMPT menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kepala SKPD sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.
  7. 7)Setiap dokumen perizinan yang dikeluarkan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, terdiri
    dari asli untuk diserahkan kepada pemohon, lembar kedua sebagai arsip Badan,

    selebihnya diserahkan kepada SKPD terkait.
  8. 8)Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu setiap SKPD wajib menerapkanprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 12

 

  1. 1)Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Bupatidalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
  2. 2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem,
    sumber daya manusia, dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.
  3. 3)Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata
    hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
  4. 4)Pembinaan teknis operasional dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD sesuaidengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

 

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 13

 

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional. 

 

BAB VI
PENGADUAN
Pasal 14

 

  1. 1)Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas pengaduan apabila
    penyelenggaraan perizinan tidak memuaskan.
  2. 2)Pengaduan dapat dilakukan melalui loket pengaduan, baik secara lisan, tulisan
    atau media lain yang disediakan oleh BPMPT.
  3. 3)Pengaduan yang disampaikan harus di respon dan di tindak lanjuti selambat-
    lambatnya 5 hari kerja, sejak pengaduan diterima.

 

BAB VII
EVALUASI
Pasal 15

 

BPMPT melakukan evaluasi melalui penelitian indeks kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang independen. 

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

 

Kepala BPMPT membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan, paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

 

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

 

Apabila Kepala BPMPT berhalangan, maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan perizinan, menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani perizinan. 

 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

 

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

 

Pasal 19

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 



Ditetapkan di  : Kabupaten Kendal

Pada Tanggal : 28 Pebruari 2013

 

 

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KENDAL

 

 

ttd

 

S U P R I Y O N O, SH, MM

Pembina Utama Muda

         NIP. 19611218 199010 1 001

 

Free business joomla templates