Standar Pelayanan

 

 

 


KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 067.2 /132.3 / 2013

 

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KENDAL

 

 

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KENDAL

 

 

Menimbang   : a.   Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan   publik   secara   maksimal   serta   mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.

 

Mengingat      : 1.   Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang– undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran   Negara   Tahun   1999 Nomor   42,   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)

2.    Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

3.   Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   30    Tahun    1980    tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor3175)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003       tentang       Pedoman       Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   79   Tahun   2005   tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2005   Nomor   165,   Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

15. Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal;

16. Perbup Nomor 31 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal;

17. Perbup Nomor 40 tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal;

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan  :         

PERTAMA   : Standar Pelayanan Publik Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA           :   Standar Pelayanan Publik Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam diktum PERTAMA meliputi :

  1. 1.Dasar Hukum Pembentukan
  2. 2.Visi, Misi,dan Motto dan Maklumat Pelayanan
  3. 3.Sistem, Mekanisme, Prosedur dan Standar Pelayanan
  4. 4.Sarana dan Prasarana Pelayanan
  5. 5.Kompetensi Sumber Daya Manusia
  6. 6.Pengawasan Internal
  7. 7.Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan, Saran serta Masukan
  8. 8.Indeks Kepuasan Masyarakat
  9. 9.Sistem informasi pelayanan publik
  10. 10.Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pelayanan

KETIGA          : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.

KEEMPAT   : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di     : Kendal

Pada tanggal     : 28 Pebruari 2013

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KENDAL

 

ttd

 

S U P R I Y O N O, SH, MM

Pembina Utama Muda

         NIP. 19611218 199010 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal

Nomor          :

Tanggal        :                                        

Tentang        : Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal

 

  1. A.Dasar Hukum Pembentukan

 

  1. 1.Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal;
  2. 2.Perbup Nomor 31 tahun 2010 tentang rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan structural dan tata kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal;
  3. 3.Perbup Nomor 40 tahun 2010 tentang Pelimpahan wewenang di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal;

 

 

  1. B.Visi, Misi,dan Motto dan Maklumat pelayanan

 

  1. 1.Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana tujuan instansi

Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yang harus melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna.

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal :

Terwujudnya layanan prima penanaman modal dan perizinan menuju Kendal yang berdaya saing investasi.“

 

  1. 2.Misi
    1. a.Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka peningkatan fungsi institusi penanaman modal dan perizinan, penggalian potensi sumberdaya investasi, promosi dan kerjasama serta pengkajian dan pengembangan investasi.
    2. b.Memberikan layanan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan investasi dan perizinan bagi semua stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri.
    3. c.Menyediakan data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang potensi, peluang serta layanan investasi dan perizinan.
    4. d.Melaksanakan pengendalian, pengawasan, pelaporan, monitorting dan evaluasi terhadap segala hal guna perbaikan dan perkembangan investasi dan perizinan di daerah.

 

  1. 3.Motto dan Maklumat Pelayanan

 

  1. a.Motto

“ Melayani dengan sepenuh hati, berdedikasi , cepat dan pasti “.

b. Maklumat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal

  1. 1.Akan Melaksanakan Pelayanan Perizinan Dengan Sepenuh Hati Guna Pencapaian Pelayanan Prima Kepada Masyarkat;
  2. 2.Akan Melaksanankan Pelayanan Perizinan Dengan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan;
  3. 3.Akan Melaksanakan Pelayanan Perizinan Dengan Menjunjung Tinggi Kehormatan Dan Kejujuran serta Perundang-undangan yang Berlaku;

 

  1. C.Sistem, mekanisme,prosedur dan standar pelayanan

Jenis pelayanan izin yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatanganan Keputusan Izin dan Pembayaran retribusi/pajak perizinan sejumlah 16 ( Enam Belas) izin berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor : 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinankepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, yang meliputi :

1.   PERSETUJUAN/IZIN PRINSIP

a.   Dasar Hukum :

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Persetujuan Prinsip di Kabupaten Kendal.

 

b.   Persyaratan :

1)   Fotokopi KTP pemohon - rangkap 2.

2)   Mengisi blangko pendaftaran – rangkap 2.

3)   Proposal / rencana kerja/ denah tanah ( site plan ) – rangkap 2.

4)   F.c. Akta Perusahaan (bila berbadan hukum) – rangkap 2.

5)   Surat kuasa dan F.c KTP pemberi kuasa (bila dikuasakan pengurusannya).

6)   Fotokopi Sertifikat / Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya (rangkap 2 ).

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi :

14 (empat belas) hari kerja

Retibusi : ----

 

 

 

 

 

2.   IZIN LOKASI/KETERANGAN LOKASI

a.   Dasar Hukum :

      Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Kendal

 

b.   Persyaratan :

1)   fc. sah izin prinsip/ persetujuan prinsip dr pejabat yg berwenang;

2)   fc. KTP pemohon;

Jika permohonan dikuasakan orang lain :

a)   fc. KTP pemberi kuasa.

b)   surat kuasa untuk mengurus IPPT.

c)   fc. KTP orang yang diberi kuasa.

3)   fc. Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah yang sah;

4)   proposal :

 

a)  jika perseorangan :

  1. (1)Sketsa letak lokasi & luas lahan yg dimohon.
  2. (2)Surat pernyataan peruntukan/penggunaan dan pemanfaatan lahan yg akan dilaksanakan dlm jangka waktu paling lama 36 bulan.

 

b) jika berbadan hukum :

(1) Sketsa letak lokasi & luas lahan yg dimohon.

(2) Rencana pemanfaatan dan penggunaan lokasi yg akan dilaksanakan dlm jangka waktu paling lama 36 bulan.

(3) Besarnya modal, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (jika untuk perusahaan/industri ) dan ketinggian bangunan.

(4) Besarnya modal, jumlah rumah yg akan dibangun ( jika untuk komplek/pengembangan perumahan ) dan ketinggian bangunan.

  1. 5)Rencana kerja sama dlm menggunakan menara/tower telekomunikasi ( dlm hal untuk pembangunan menara/tower telekomunikasi bersama ) dan ketinggian menara.
  2. 6)Rencana kerja yg meliputi flowchart proses produksi, bahan baku,dan sebagainya.

c.   Proses & Tarif Retribusi :

14 (empat belas) Hari Kerja

Retribusi -----

Hanya dikenakan biaya PTP yang disetorkan di Kantor Pertanahan

3.               IZIN GANGGUAN

a.   Dasar   Hukum :

1)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tempat Usaha dan Izin Gangguan di Kabupaten Kendal.

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal.

b.    Persyaratan :

1)   Mengisi blangko permohonan yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat .

2)   Fotokopi KTP pemohon /Akta Pendirian Perusahaan (yang berbadan hukum).

3)   Fotokopi sertifikat/keterangan pemilikan tanah lainnya .

4)   Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dan lingkungan terdekat dilampiri Fotokopi KTP yang masih berlaku .

5)   SPPL/ UKL / UPL/;AMDAL (Disahkan oleh Pejabat yang berwenang).

6)   Fotokopi   Izin Prinsip ( bagi yang dipersyaratkan ).

7)   Fotokopi Izin lokasi /Keterangan Lokasi (bagi yang dipersyaratkan).

c.   Proses & Retribusi :

14 (empat belas) Hari Kerja

Retribusi : luas ruang tempat usaha yang ada gangguannya per meter persegi sbb :

1)   Kelas I dikenakan Rp. 2.000,00

2)   Kelas II dikenakan Rp.1.750,00

4.   IZIN MENDIRIKAN DAN MEROBOHKAN BANGUNAN (IMB)

a.   Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal.

b.   Persyaratan :

1)   Mengisi   blangko permohonan yang diketahui Lurah/Kades .

2)   Fotokopi KTP Pemohon .

3)   Gambar /Site Plan (Disahkan Pejabat yang berwenang) .

4)   Fotokopi sertifikat / Surat keterangan pemilikan tanah lainnya .

5)   Fotokopi Akta pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).

6)   Fotokopi Izin Prinsip (bagi yang dipersyaratkan).

7)   Fotokopi izin Gangguan HO, (bagi yang dipersyaratkan).

8)   Fotokopi   Izin lokasi (bagi yang 0dipersyaratkan).

9)   Surat   Pernyataan Bermeterai ( hal khusus).

c.   Proses &Tarif Retribusi :

14 (empat belas) Hari Kerja

Retribusi :

TABEL KoMPONEN RETRIBUSI untuk PENGHITUNGAN BESARnya RETRIBUSI IMB

NO.

JENIS RETRIBUSI

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

 

 

 

1.

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung

 

 

a. Bangunan gedung

 

 

 

1) Pembangunan bangunan gedung baru

 

Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi

 

 

2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.

a) Rusak sedang

b) Rusak berat

Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi

Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi

 

 

3) Pelestarian/pemugaran

a) Pratama

Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi

 

 

 

b) Madya

Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi

 

 

 

c) Utama

Luas BG x Indeks terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi

 

b. Prasarana bangunan gedung

 

 

 

1) Pembangunan baru

 

Volume   x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi

 

 

2) Rehabilitasi

a) Rusak sedang

Volume   x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi

 

 

 

b) Rusak berat

Volume   x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi

2.

Retribusi administrasi IMB

Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses

3.

Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung

Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan formulir per-set

 

CATATAN :       

*)Indeks terintegrasi                          :  hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

                           HS                         :    harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per-satuan volume

 

 

Tabel indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung di kabupaten kendal

 

FUNGSI

KLASIFIKASI

WAKTU PENGGUNAAN

Parameter

Indeks

Parameter

Bobot

Parameter

Indeks

Parameter

Indeks

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hunian

0,05 / 0,5 *)

1. Kompleksitas

0,25

a. Sederhana

0,40

1. Sementara jangka pendek

0,40

2. Keagamaan

0,00

 

 

b. Tidak sederhana

0,70

2. Sementara jangka menengah

0,70

3. Usaha

3,00

 

 

c. Khusus

1,00

3. Tetap

1,00

4. Sosial dan Budaya

0,00 / 1,00 **)

2. Permanensi

0,20

a. Darurat

0,40

 

 

5. Khusus

2,00

 

 

b. Semi permanen

0,70

 

 

6. Ganda/Campuran

4,00

 

 

c. Permanen

1,00

 

 

 

 

3. Risiko kebakaran

0,15

a. Rendah

0,40

 

 

 

 

 

 

b. Sedang

0,70

 

 

 

 

 

 

c. Tinggi

1,00

 

 

 

 

4. Zonasi gempa

0,15

a. Zona I / minor

0,10

 

 

 

 

 

 

b. Zona II / minor

0,20

 

 

 

 

 

 

c. Zona III / sedang

0,40

 

 

 

 

 

 

d. Zona IV / sedang

0,50

 

 

 

 

 

 

e. Zona V / kuat

0,70

 

 

 

 

 

 

f. Zona VI / kuat

1,00

 

 

 

 

5. Lokasi

0,10

a. Renggang

0,40

 

 

 

 

   (kepadatan bangunan

 

b. Sedang

0,70

 

 

 

 

     gedung)

 

c. Padat

1,00

 

 

 

 

6. Ketinggian

0.10

a. Rendah

0,40

 

 

 

 

   bangunan gedung

 

b. Sedang

0,70

 

 

 

 

 

 

c. Tinggi

1,00

 

 

 

 

7. Kepemilikan

0.05

a. Negara/Yayasan

0,40

 

 

 

 

 

 

b. Perorangan

0,70

 

 

 

 

 

 

c. Badan usaha       swasta

1,00

 

 

CATATAN :         1.    *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

                            2.    **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

                            3.    Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN KENDAL

 

NO

JENIS PRASARANA

BANGUNAN

PEMBANGUNAN BARU

RUSAK   BERAT

RUSAK SEDANG

*)

 

 

 

Indeks

Indeks

Indeks

Indeks

1

2

3

4

5

6

7

1.

Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman

a.

Pagar

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Tanggul / retaining wall

 

 

 

 

 

 

c.

Turap batas kavling/persil

 

 

 

 

2.

Konstruksi penanda masuk lokasi

a.

Gapura

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Gerbang

 

 

 

 

3.

Konstruksi perkerasan

a.

Jalan

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Lapangan upacara

 

 

 

 

 

 

c.

Lapangan olah raga terbuka

 

 

 

 

4.

Konstruksi penghubung

a.

Jembatan

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Box culvert

 

 

 

 

5.

Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah

a.

Kolam renang

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Kolam pengolahan air

 

 

 

 

 

 

c.

Reservoir di bawah tanah

 

 

 

 

6.

Konstruksi menara

a.

Menara antena

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Menara reservoir

 

 

 

 

 

 

c.

Cerobong

 

 

 

 

7.

Konstruksi monumen

a.

Tugu

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Patung

 

 

 

 

8.

Konstruksi instalasi / gardu

a.

Instalasi listrik

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

Instalasi telepon / komunikasi

 

 

 

 

 

 

c.

Instalasi pengolahan

 

 

 

 

9.

Konstruksi reklame/papan nama

a.

Billboard

1,00

0,65

0,45

0,00

 

 

b.

c.

Papan iklan

Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)

 

 

 

 

 

CATATAN  :   1. *)                 Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

                        2. RB = Rusak Berat                    

                        3. RS = Rusak Sedang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA SATUAN (TARIF DASAR) RETRIBUSI IMB DI KABUPATEN KENDAL

 

 

NO

JENIS/KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

HARGA SATUAN RETRIBUSI PER METER PERSEGI (m2)

1

2

3

 

1.

 

 

Bangunan gedung tidak bertingkat sederhana

 

 

Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)

 

 

2.

 

 

Bangunan gedung tidak bertingkat

 

 

Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)

 

 

3.

 

 

Bangunan gedung bertingkat

 

 

Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)

 

 

5.   IZIN TRAYEK

a.   Dasar Hukum :

1)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan   Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal.

 

b.   Persyaratan :

1)   Fotokopi STNK;

2)   Fotokopi Kartu Pengawasan;

3)   Fotokopi Buku Uji ;

4)   Rekomendasi dari Dishubinfokom.

 

 

c.   Proses &Tarif Retribusi :

2 Hari Kerja

 

Retribusi :

Mobil penumpang umum

Rp 100.000,00

Bus Kecil

Rp 150.000,00

Bus Sedang

Rp 175.000,00

Bus Besar

Rp 200.000,00

 

6.   IZIN KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM

a.   Dasar Hukum

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan   Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

 

b.  Persyaratan :

1)   Fotokopi STNK;

2)   Fotokopi Kartu Pengawasan;

3)   Fotokopi Buku Uji ;

4)   Fotokopi Jasa Raharja.

5)   Rekomendasi dari Dishubinfokom (bagi yang dipersyaratkan)

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi :

3 Hari Kerja

Kartu Pengawasan         :   1 Tahun sekali

Retribusi                       :   ---

Denda                           :   ---

 

 

7.   IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

a.   Dasar Hukum :

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan   Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

 

 

b.   Persyaratan :

1)   Fotokopi STNK;

2)   Fotokopi Kartu Pengawasan;

3)   Fotokopi Buku Uji ;

4)   Fotokopi Jasa Raharja

5)   F.c.Izin Prinsip Bupati berdasarkan Rekomendasi dari Dishubinfokom.

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi :

Proses         :     5 hari kerja

Retribusi     :     ---

Denda         :     ---

 

8.   IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM

a.   Dasar Hukum :

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan   Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

b.   Persyaratan :

1)   Fc. STNK;

2)   Fc.Kartu Pengawasan;

3)   Fc. Buku Uji ;

4)   Fc. Jasa Raharja

5)   Fc. Izin Prinsip Bupati berdasarkan Rekomendasi dari Dishubinfokom.

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi :

5 hari kerja

Izin               :     5 Tahun sekali

Retribusi     :     ---

Denda         :     ---

 

9.   SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

a.   Dasar Hukum :

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

2)   Peraturan Daerah Kabupaten   Kendal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

 

b.   Persyaratan :

1)   Permohonan SIUP Baru :

  1. a)Perseroan Terbatas ( PT ) :
    1. (1)F.c. Akta Notaris Pendirian Perusahaan/ perubahan (bila ada)
    2. (2)F.c. SK Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia.
    3. (3)F.c. KTP Penanggungjawab / Dirut Utama Perusahaan.
    4. (4)Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan/Surat Keterangan dari Desa.
    5. (5)Foto Penanggungjawab / Dirut Perusahaan (2 lembar)
    6. (6)Fc. NPWP PT & No.Telp.perusahaan/Hp
    7. (7)Fc. Rekomendasi pejabat berwenang untuk jenis perizinan tertentu
    8. b)Perusahaan berbentuk CV dan Firma :
      1. (1)Fc. Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri / perubahan (bila ada)
      2. (2)Fc. KTP Pemilik/Pengurus / penanggungjawab Perusahaan.
      3. (3)Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan/Surat Keterangan dari Desa.
      4. (4)Foto Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan (2 lembar)
      5. (5)Fc. NPWP CV dan Firma & No.Telp.perusahaan/Hp
      6. c)Koperasi :
        1. (1)Fc. Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang .
        2. (2)Fc. KTP Pengurus atau penanggungjawab Koperasi.
          1. (3)Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi Koperasi .
          2. (4)Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi (2 lembar).
          3. (5)Fc. susunan pengurus Koperasi
          4. (6)Fc. NPWP Koperasi & No.Telp.perusahaan/Hp
          5. d)Perorangan :
            1. (1)Fc. KTP Pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
            2. (2)Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan/Surat Keterangan dari Desa.
            3. (3)Foto Pemilik atau Penanggungjawab perusahaan (2 lembar).
            4. (4)Fc. Rekomendasi pejabat berwenang untuk jenis perizinan tertentu

 

  1. 2)Permohonan Daftar Ulang :
    1. a)SIUP Asli
    2. b)Neraca Perusahaan (tahun terakhir kecuali PO)
    3. c)Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan (diketahui Desa) / Surat Keterangan dari Desa.
    4. d)Fc. Data dukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan untuk membuat SIUP

 

  1. 3)Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan :
    1. a)Fc. SIUP (Pusat) yang dilegalisasi oleh Pejabat penerbit SIUP.
    2. b)Fc. dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
    3. c)Fc. KTP dan Surat Penunjukan sebagai penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
    4. d)Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (diketahui Desa) / Surat Keterangan dari Desa.
    5. e)Fc. Data dukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan untuk membuat SIUP.

 

  1. 4)Permohonan Perubahan :
    1. a)Surat Permohonan SIUP.
    2. b)SIUP Asli.
    3. c)Neraca Perusahaan (tahun terakhir kecuali PO)
    4. d)Data pendukung perubahan
    5. e)Foto Pemilik atau Penanggungjawab perusahaan (2 lembar).

 

  1. 5)Pormohonan Penggantian :

a)   SIUP yang Hilang :

(1) Surat Permohonan.

(2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

(3) Fc. SIUP yang lama (bila ada).

(4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab perusahaan (2 lembar).

(5) Fc. Data dukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan untuk membuat SIUP

 

 

b)   SIUP yang rusak :

  1. (1)Surat Permohonan.
  2. (2)SIUP Asli.
  3. (3)Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan (2 lembar).
  4. (4)Data dukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan untuk membuat SIUP

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi

3 (tiga) hari kerja

Kecuali       :     Bila pengajuan permohonan SIUP pararel dengan izin lainnya

Retribusi     :     ---

 

10. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

a.   Dasar Hukum :

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

 

  1. b.Persyaratan :
    1. 1)Perusahaan berbentuk PerseroanTerbatas /PT ; CV ;Fa :

a)   Mengisi blangko permohonan ; Meterai Rp. 6.000,-

b)   Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.

c)   Fc. SIUP atau Surat Keterangan yg dipersamakan.

d)   Fc. KTP / Paspor Pemilik/Penanggungjawab / Dirut Perusahaan.

e)   Fc. Akta Pendirian Perseroan/Perusahaan dan pengesahannya /Akta Perubahan (bagi yang dipersyaratkan).

f)    Fc. Izin Prinsip/Izin Lokasi/ITU/ HO/IMB (bagi yang dipersyaratkan).

g)   Neraca Perusahaan ; Fc. NPWP ; Nomor Telp .

  1. 2)Perusahaan Berbentuk Koperasi :
    1. a)Mengisi blangko permohonan ; Meterai Rp. 6.000,-
    2. b)Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
    3. c)Fc. KTP Ketua /Penanggungjawab Koperasi.
    4. d)Fc. Akta Pendirian Koperasi /Perubahan (bila ada)
    5. e)Fc. Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari pejabat yang berwenang
    6. f)Fc. SIUP atau Surat Keterangan yg dipersamakan.
    7. g)Fc. Izin Prinsip/Izin Lokasi /HO/ ITU /IMB (bagi yang dipersyaratkan).
    8. h)Fc. NPWP & Nomor Telp .
    9. i)Neraca awal (pembukaan); Susunan Pengurus
    10. 3)Perorangan ( PO ):
      1. a)Mengisi blangko permohonan ; Meterai Rp. 6.000,-
      2. b)Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
      3. c)Fc. SIUP atau Surat Keterangan yg dipersamakan.
      4. d)Fc. KTP Pemilik /Penanggungjawab .
      5. e)Fc. NPWP ; Nomor Telp (bila ada).
      6. 4)Bentuk Perusahaan Lain ( BUL) :
        1. a)Mengisi blangko permohonan ; Meterai Rp. 6.000,-
        2. b)Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
        3. c)Fc. SIUP atau Surat Keterangan yg dipersamakan.
        4. d)Fc. KTP Pemilik /Penanggungjawab .
        5. e)Fc. NPWP ; Nomor Telp (bila ada).

 

  1. c.Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan :

Persyaratan :

1)   Mengisi blangko permohonan ; Meterai Rp. 6.000,-

2)   Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.

3)   Fc. KTP Pemilik /Penanggungjawab / Dirut Perusahaan.

4)   Fc. Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan (bagi yang berbadan hukum).

5)   Fc. SIUP (Pusat) yang dilegalisasi oleh Pejabat yang   berwenang.

6)   Fc. Izin Prinsip/Izin Lokasi/ITU/ HO/IMB (bagi yang dipersyaratkan).

 

d.   Proses &Tarif Retribusi :

7 (tujuh) hari kerja

Kecuali : Bila pengajuan permohonan TDP pararel dengan izin lainnya

Retribusi : ---

Retribusi Daftar Ulang : ---

 

11. SURAT IZIN USAHA INDUSTRI (SIUI)

a.   Dasar Hukum :

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

 

b.   Persyaratan :

1)   Mengisi blangko permohonan ; Meterai Rp. 6.000,-

2)   Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.

3)   Fc. SIUP.

4)   Fc. KTP Pemilik/Penanggungjawab /Dirut Perusahaan.

5)   Fc. Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya/Akta Perubahan (bagi yang persyaratkan).

6)   Pernyataan pengelolaan UKL/ UPL atau SPPL/ Amdal

7)   Fc. Izin Prinsip/Izin Lokasi/ITU/ HO/IMB (bagi yang dipersyaratkan).

8)   Neraca Perusahaan (bagi yang dipersyaratkan); Fotokopi NPWP & Nomor Telp .

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi :

12 (dua belas) hari kerja

Kecuali : Bila pengajuan permohonan SIUI pararel dengan izin lainnya

Retribusi : ---

Retribusi Daftar Ulang : ---

 

12. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

a.   Dasar Hukum :

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

 

 

 

 

b.   Persyaratan :

1)   Mengisi blangko permohonan .

2)   Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Domisili tempat usaha diketahui Kepala Desa/Kelurahan.

3)   Fotokopi SIUP.

4)   Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab /Dirut Perusahaan.

5)   Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya /Akta Perubahan (bagi yang dipersyaratkan).

6)   Pernyataan pengelolaan UKL/ UPL atau SPPL/ Amdal

7)   Fotokopi Izin Prinsip/Izin Lokasi/ HO/IMB (bagi yang dipersyaratkan).

8)   Fotokopi NPWP (bila ada) & No.Telp.perusahaan/HP

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi :

12 (dua belas) hari kerja

Kecuali : Bila pengajuan permohonan TDG pararel dengan izin lainnya

Retribusi : ---

Retribusi Daftar Ulang : ---

 

13. IZIN REKLAME

a.   Dasar Hukum

Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.di Kabupaten daerah Tingkat II Kendal

b.   Persyaratan

1)   Fotokopi KTP pemohon - rangkap 2.

2)   Mengisi blangko pendaftaran – rangkap 2.

3)   Proposal / rencana kerja/ denah tanah ( site plan ) – rangkap 2.

4)   F.c. Akta Perusahaan (bila berbadan hukum) – rangkap 2

5)   Surat kuasa dan F.c KTP pemberi kuasa (bila dikuasakan pengurusannya).

6)   Fotokopi Sertifikat / Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya (rangkap 2 ).

7)   Rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal.

8)   Bukti Sewa Lahan dari instansi terkait.

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi

14 (empat belas) hari kerja

Retibusi : ----

14. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

a.   Dasar Hukum

1)   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

2)   Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

3)   Keputusan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Wilayah Kabupaten Kendal.

 

b.   Persyaratan :

1)   Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil/Polri dari Kepala Desa dan Camat (asli).

2)   Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa dan Kecamatan setempat (asli).

3)   Surat Izin Tempat Usaha (SITU, SIUP, TDP, IMB).

4)   Fc Sertifikat (sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga berwenang di bidang jasa konstruksi).

5)   susunan pemilik modal.

6)   Fc Direktur Komisaris (di wilayah Daerah setempat).

7)   Pas photo Direktur 4 x 6 (hitam putih) 3 lembar.

8)   Fc NPWP terakhir.

9)   Fc. Akte (pendirian dan perubahan-perubahan jika ada).

10)            Fc ijazah terakhir Direktur dilegalisir.

11)            Fc KTP dan ijazah tenaga nonteknik.

12)Bagi Tenaga Teknik :

a) Fc ijazah terakhir dilegalisir.

b) surat pernyataan sebagai tenaga tugas penuh perusahaan bermeterai Rp 6.000,00.

c) surat permohonan NKTT.

d) Fc KTP tenaga teknis harus berdomisili di wilayah Daerah di mana perusahaan tersebut berdiri.

e) Pas photo masing-masing tenaga teknik ukuran 2 x 2,5 (hitam putih).

f)  melampirkan sertifikat kursus yang dimiliki.

13)            Bagi Tenaga Tidak Tugas Penuh :

a) Fc ijazah terakhir.

b) Fc KTP.

14)            Peralatan dan perlengkapan kantor disertai kuitansi kepemilikan.

15)            Peralatan perusahaan disertai kuitansi kepemilikan atau Surat Pernyataan Sewa.

16)            Foto Kantor dan peralatan asli.

17)            Perubahan : SIUJK dan NKTT Asli dilampirkan.

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi

14 (empat belas) hari kerja

Retibusi : ----

 

15. IZIN USAHA KEPARIWISATAAN \ DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

 

a.   Izin Usaha Rumah Makan / Restoran / Café.

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP (bagi Usaha Perorangan) dan Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan / Akta Perubahan (bagi yang berbadan hukum).

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan, lokasi ).

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP/ IMB dan HO (bagi yang dipersyaratkan).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

8)   Rekomendasi mengenai Hygiene dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

b.   Izin Usaha Salon Kecantikan / Rias Pengantin

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran ;

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan, lokasi ) ;

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-);

6)   Fotokopi TDP ; ITU.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

c.   Izin Usaha Hotel

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan, lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi Izin Lokasi;TDP ; IMB ; Izin Gangguan (HO);

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

d.   Izin Usaha Taman Rekreasi

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; Izin Gangguan (HO).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

e.   Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plant, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Foto copy Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; Izin Gangguan (HO).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

f.    Izin Usaha Jasa Impresariat/Eo

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; ITU.

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

g.   Izin Usaha Rumah Pondokan /Kos

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plant, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; HO ( bila kamar > 10 unit).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya

 

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

h.   Izin Usaha Jasa Boga / Katering

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plant, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; HO (bagi yang dipersyaratkan).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

i.    Izin Usaha Karaoke / Regenci

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; Izin Gangguan (HO).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

j.    Izin Usaha Billyard

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plant, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Pernyataan persetujuan tetangga.

7)   Fotokopi TDP; IMB ; HO (bagi yang dipersyaratkan) .

8)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

k.   Izin Usaha Kolam Pemancingan

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja (site plan, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,00).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; Izin Gangguan (HO).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

l.    Izin Usaha Barber Shop

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal / rencana kerja ( site plan, tata ruangan,lokasi ) .

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Foto copy Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; Izin Gangguan (HO).

7)   Fc Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

m.  Izin Usaha Angkutan Wisata

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja (site plant, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; ITU.

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

 

 

n.   Izin Usaha Atraksi Wisata

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja (site plant, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB (bagi yang dipersyaratkan).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

o.   Izin Usaha Kesenian Tradisional

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja (site plant, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB (bagi yang dipersyaratkan).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

 

p.   Izin Usaha Studio Musik

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja (site plant, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB (bagi yang dipersyaratkan).

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

q.   Izin Usaha Fitness Centre

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja ( site plan, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; ITU.

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

 

 

r.    Pijat Tradisional

Persyaratan :

Izin Prinsip dan Izin Usaha

1)   Fotokopi KTP pemohon .

2)   Mengisi blangko pendaftaran .

3)   Menyerahan proposal/rencana kerja ( site plan, tata ruangan,lokasi)

4)   Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata.

5)   Fc Izin Prinsip dari Bupati (bila modal diatas Rp 500.000.000,-).

6)   Fotokopi TDP; IMB ; ITU.

7)   Fotokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya.

 

Proses &Tarif Retribusi

12 (dua belas) hari kerja

Retribusi :   ---

 

16. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

a.   Dasar Hukum

Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke NonPertanian di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan, Penolakan, dan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke NonPertanian di Kabupaten Kendal.

 

b.   Persyaratan

1)   Fotokopi KTP pemohon - rangkap 2.

2)   Mengisi blangko pendaftaran – rangkap 2.

3)   Proposal / rencana kerja/ denah tanah ( site plan ) – rangkap 2.

4)   F.c. Akta Perusahaan (bila berbadan hukum) – rangkap 2

5)   Foto copy Izin Prinsip ; (bagi yang dipersyaratkan).

6)   Surat kuasa dan F.c KTP pemberi kuasa (bila dikuasakan pengurusannya).

7)   Fotokopi Sertifikat / Surat Keterangan Pemilikan Tanah lainnya (rangkap 2 ).

 

  1. c.Proses &Tarif Retribusi

14 (empat belas) hari kerja

Retibusi : -

Hanya dikenakan biaya PTP yang disetorkan di Kantor Pertanahan yang penghitungannya berdasarkan PP 13 tahun 2010.

 

 

  1. D.Sarana dan prasarana pelayanan

Loket Pelayanan Perizinan

Loket pelayanan perizinan yang ada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdapat pada :

  1. 1.Loket Informasi : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menyediakan dan melayani pemberian Formulir permohonan izin; memberikan informasi kepada pemohon baik yang datang langsung maupun melalui telepon terkait pelayanan perizinan meliputi persyaratan administrasi, mekanisme pelayanan, waktu penyelesaian dan ketentuan retribusi bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pemrosesan izin dan keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan pemrosesan izin dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat.
  2. 2.Loket Permohonan Izin : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima, meneliti dan memeriksa permohonan izin beserta kelengkapannya; mengembalikan permohonan izin yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi; mencatat dan memberikan nomor register terhadap permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima permohonan kepada pemohon; menyerahkan berkas permohonan izin kepada petugas pemrosesan untuk diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

 

  1. 3.Loket Pembayaran Retribusi dan Pengambilan Izin : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk mencetak SKRD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada pemohon sebagai dasar pembayaran retribusi; menerima pembayaran retribusi dari pemohon yang akan mengambil izin yang telah diterbitkan; menyerahkan bukti pembayaran retribusi dan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon.
  2. 4.Loket Legalisasi Izin dan Arsip : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa izin asli; melayani legalisasi izin oleh pemohon yang tidak membawa izin asli sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi dan membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
  3. 5.Loket Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

  1. E.Kompetensi Sumber daya manusia

KOMPETENSI PETUGAS

Selain hal itu, kedepan Kompetensi Aparatur Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Kendal diharuskan mempunyai hal-hal sebagai berikut :

1. Petugas Pelayanan harus :

a) Disiplin

b) Memahami dan mengerti peraturan terkait perizinan

c) Tanggung Jawab

d) Jujur

e) Kerja sama

f)   memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidangnya

g) Prakarsa / Inisiatif

h) Loyal terhadap atasan

i) Ramah dan Bersahabat terhadap pemohon

j) Pendidikan minimal SLTA sederajat.

k) Status PNS / Non PNS.

  1. F.Pengawasan Internal

 

 

  1. G.Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan,saran serta masukan

 

Sedangkan untuk prosedur penanganan pengaduan di BPMPT Kabupaten Kendal dilaksanakan sebagai berikut :

1. Masyarakat pemohon izin memberikan pengaduan ke BPMPT Kabupaten Kendalmelalui :

a. Media surat / tertulis

Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian Tata Usaha untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian baru dilakukan penanganan pengaduan

b. Media Internet

Pengaduan ditujukan melalui email Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal yaitu web site Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal, yaitu.go.id

c. Media Handphone/telp/Fax

Pengaduan diberitahukan dengan menghubungi nomor Telp Induk (0294) 384022. Penanganan pengaduan akan dilakukan dengan cara berkoordinasi secara langsung dengan Bagian Pengaduan.

d. Media langsung/tatap muka

Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh minimal pejabat ekselon IV, berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasubbag Umum menyampaikan/   koordinasI   kepada   kepala   bidang   yang   bersangkutan   terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).

3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, makaKasubbag Umum akan menjawab secara langsung.

4. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu)

5. Pengaduan melalui internet akan langsung dibalas kepada email yang bersangkutan

 

  1. H.Indeks kepuasan masyarakat

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada masyarakat/pemohon yang datang di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal baik yang akan mengambil izin maupun yang akan memasukan permohonan izin. Adapun ketentuan untuk mendapatkan   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal sebagai berikut:

  1. 1.Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu 6 (enam ) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
  2. 2.Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan penjelasan dariatau sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada Petunjuk Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).Petugas Loket mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi.
  3. 3.Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh Petugas Loket kepada untuk diproses lebih lanjut.
  4. 4.Sub menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.
  5. 5.Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan diperoleh Indeks kepuasan masyarakat yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal.
  6. 6.Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur.
  7. 7.Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51 atau 62.51 (Kurang baik), maka diperlukan tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir Permintaan Tindakan Koreksi.
  8. 8.tindakan   perbaikan   untuk   menjaga   tingkat   kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada Tindakan Koreksi.
  9. 9.Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan.
  10. 10.Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 70 %.

 

  1. I.Sistem informasi pelayanan publik

Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu merupakan suatu sistem yang dipakai di dalam proses pelayanan administrasi perizinan.

  1. 1.Informasi Pelayanan

Informasi pelayanan perizinan yang meliputi cara, persyaratan dan retribusi perizinan dapat di lihat dan di peroleh melalui :

  1. a)Leaflet dan Buklet Badan penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal yang telah di sebarkan melalui kecamatan maupun yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
  2. b)Spanduk pelayanan perizinan yang ada di kecamatan Kabupaten Kendal
  3. c)Web Site Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Kabupaten Kendal dengan alamat : bpmpt.kendalkab.go.id
  4. 2.Pelayanan Perizinan

Pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di dalam proses perizinan dapat disederhanakan dengan bantuan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu. Permohonan izin akan diproses setelah pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratannya. Dengan bantuan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang dioperasikan oleh petugas, izin dapat diproses secara paralel di bagian pemrosesan dan administrasi data sehingga pemohon tidak terlibat dalam proses tersebut. Dengan adanya proses perizinan secara paralel yang dibantu oleh sistem informasi pelayanan perizinan terpadu, waktu yang dibutuhkan untuk memproses beberapa izin dapat dipersingkat dan persyaratan yang harus dipenuhi dapat lebih ringkas.

 

  1. J.Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pelayanan

       Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan terutama pada :

1. Evaluasi Waktu Penyelesaian Izin

Evaluasi waktu penyelesaian izin ini didapat dari Kartu Monitoring dan Evaluasi perjalanan berkas permohonan tiap izin yang telah diisi oleh tiap petugas (tanggal kirim dan tanggal terima)     sesuai mekanisme/alur perjalan berkas permohonan yang dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1). Melekat pada berkas permohonan izin tersebut, 2).Untuk Sub Bidang.

Sehingga dari Kartu tersebut akan dikumpulkan setiap waktu apabila permohonan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Badan untuk mengetahui waktu penyelesaian izin, dan akan diketahui pula apabila permohonan izin tersebut terlambat dari standar waktu yang telah ditetapkan maka akan diketahui keterlambatannya di bagian/petugas mana.

2. Evaluasi permohonan izin yang tidak dapat diproses

Evaluasi permohonan izin yang tidak dapat diproses ini untuk mengetahui kendala-kendalanya, apakah dipersyaratannya atau di ketentuan perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku (Perda/Perwal), sehingga dengan evaluasi ini akan diminimalisasi permohonan izin yang nantinya tidak dapat diproses/ditolak sejak berada di loket permohonan izin.

3. Pengendalian pelayananperizinan di Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Kendal diutamakan pada pelaksanaan :

a. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon dimana SK Izin sudah terbit belum diambil oleh pemohon yang sebelumnya sudah ada pemberitahuan lewat telepon.

b. Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK Izin sudah terbit, tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan SK Izin sudah terbit tersebut belum diambil

c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang masa berlaku Sk Izin telah habis, pemberitahuaan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Ditetapkan di     : Kendal

Pada tanggal     :

 

Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kendal

 

 

 

SUPRIYONO, SH, MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19611218 199010 1 001

 

Free business joomla templates